Positif Sikapi Calon Pimpinan KPK

Mayoritas elit politik di negeri ini sekarang menjadi bahan pemberitaan yang hangat. Media massa ramai-ramai memberitakan berbagai isu-isu gesekan politik. Demokrat berselisih paham dengan partai-partai oposisi yang tergabung dalam setbag mengenai Parliamentary Treshold DPR, kemudian partai penguasa ini kembali di hajar dengan ulah Nazaruddin, bendahara umumnya yang tersangkut kasus suap wisma altet dan melarikan diri ke “luar negeri”.

Belum lenyap isu Nazaruddin yang akhirnya bernyanyi melalui video call di Metrotv dan menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, Demokrat kini di hajar lagi dengan pernyataan Marzuki Ali yang mengatakan “Bubarkan KPK, dan maafkan koruptor”. Selain itu, sekarang lagi hangat pula perbincangan mengenai calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang namanya sudah masuk k DPR untuk di pilih.

Kemudian, masih masalah KPK, untuk menanggapi nyanyian Nazaruddin, maka dibentuk juga komite Etik Independen yang bertugas menyelidiki keterlibatan individu-individu KPK dalam kasus-kasus korupsi. Badai datang silih berganti menghujam unjung tanduk pemberantas korupsi Indonesia ini. Namun, semua itu harus dilakukan untuk mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya.

Pemilihan pimpinan KPK menjadi isu hangat mengingat Indonesia sudah mencapai titik nadir dalam tindak pidana korupsi. Korupsi di negeri ini menjamur di sana sini, mulai dari Elit sampai ketingakatan kades dan lurah. Sistemiknya korupsi di Indonesia membutuhkan satu kekuatan yang kokoh untuk mengikisnya. Solusi terbaiknya adalah melakukan perombakan KPK, baik dari individu maupun kinerjanya. Untuk itu Pimpinan-pimpinan KPK yang baru harus segera dipilih.

Ada sekitar 17 nama yang diajukan pansel (panitia seleksi) calon pimpinan KPK ke DPR ayng antara lain adalah, Hj Husnaini A, H Andi Samsan Nganr, Made Rawa Aryawan, Syafrinaldi, Sunarto, Rahmi Mulyati, Mayjen TNI Burhan Dahlan, HM Hary Djatmiko, Dewi Kania Sugiharti, Muh Daming Sunusi, Nurul Elmiyah, Heru Mulyono Ilwan, Gayus Lumbuun, Suhadi, Muhammad Yamin Awie, Dudu Duswara Machmudin, H Taqwaddin, Iing R Sodikin.

Dalam menetapkan pimpinan KPK selanjutnya, maka sudah sepantasnya kita berpikiran positif terhadap para calon tersebut. Sebab, pemberantasan korupsi selanjutnya akan berada dipundak para calon pimpinan KPK ini. Orang-orang yang nantinya menduduki posisi pimpinan KPK akan menjadi garda terdepan dalam hal mengikis dan menghapus korupsi dari bumi Indonesia ini.

Memang banyak selentingan-selentingan yang beredar ke kuping masyarakat mengenai seleksi calon pimpinan KPK ini. Nyanyian Nazarpun sempat menyinggung masalah calon pimpinan KPK. Ada deal-deal politik Anas dengan Chandra M Hamzah yang kebetulan mendaftar kembali sebagai calon pimpinan KPK namun akhirnya tidak lolos, begitulah informasi sang DPO Interpol tersebut. Lain lagi, ada yang menyebutkan calon-calon pimpinan KPK tersebut tidak berintegritas dan kapabel. Stigma negatif yang hadir pun ada yang menyebutkan, calon pimpinan KPK itu merupakan titipan dari kalangan-kalangan yang berkepentingan untuk menutupi borok korupsinya.

Pandangan-pandangan seperti itu memang tidak bisa kita salahkan kehadirannya. Toh memang kondisi politik dan korupsi di Indonesia seakan sudah menjadi sarapan wajib masyarakat yang disajikan media massa. Jadi, mau tak mau masyarakat juga terlatih untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri berdasarkan korelasi-korelasi fakta yang disuguhkan media.

Lantas apa tindakan kita mengenai seleksi calon pimpinan KPK ini? Akankah kita terjebak dalam pandangan-pandangan negatif yang ujungnya tidak menemukan solusi efektif, tapi malah memperkeruh suasana dan konstelasi konstruktif yang berusaha dibangun.

Untuk mewujudkan good governance,  sekarang saatnya kita dukung penuh para calon pimpinan KPK tersebut. Kita coba hilangkan berbagai stigma negatif dan mencoba berpandangan seperti kaum positifis. Memandang segala sesuatu dengan mengharapakan efek-efek positif. Kita harus berani menggaransi bahwa para calon pimpinan KPK tersebut bebas dari kepentingan, berani mati untuk memberantas korupsi, serta memiliki integritas tinggi dalam bertugas, demi Indonesia yang maju. Bisa dibayangkan majunya bangsa ini ketika korupsi kolusi dan nepotism dibumihanguskan.

Keikhlasan kita untuk menganggap para calon pimpinan KPK tersebut memiliki integritas dan tujuan yang jelas, merupakan salah satu langkah tegas berupa dukungan perwujudan dan penguatan fungsi serta kewenangan KPK agar bisa melakukan pemberantasan kopupsi lebih optimal.

Kepercayaan penuh yang kita amanahkan kepada para calon pimpinan KPK ini akan menjadi cambuk keras bagi mereka dalam membuat rencana matang serta agenda setting pemberantasan korupsi. Sehingga, fungsi KPK bisa benar-benar tercapai, dan bisa membuat para pelaku korupsi tidur tak nyenyak dan makan tak tenang. Nantinya KPK akan menjadi lembaga independen yang lepas dari campur tangan para koruptor yang sering menggunakan alat suap-menyuap untuk menutupi tindakan korupnya agar tak terendus oleh masyarakat luas.

Rencana dan agenda setting yang nantinya akan dibuat para komisioner KPK baru tersebut akan kuat jika dukungan masyarakat pun kuat. Jika sudah seperti itu harapnnya, kedepan, KPK tidak lagi mengandalkan informasi dari masyarakat baru bertindak, tapi memang melakukan investigasi sendiri dan membongkar sendiri borok-borok korupsi untu dibumihanguskan. Tentu hukum pun harus kuat dan tegas menghukum para koruptor. Jangan sampai, nanti KPK berhasil membongkar kasus korupsi kelas kakap, tapi pada saat persidangan hakim malah memberi hukuman ringan, masih untung jika tidak dibebaskan seperti persidangan kasus korupsi yang sudah-sudah.

Calon pimpinan KPK tersebut nantinya harus dipilih yang terbaik dari yang terbaik, sehingga kita tidak kecolongan dan juga tidak menimbulkan kekecewaan serta penyesalan kebelakangnya. Kalaupun stigma negatif yang muncul sekarang tersebut adalah suatu kenyataan yang benar, maka kita harus pilih yang terbaik dari 17 calon pimpinan KPK di atas. Tujuan utama pemberantasan korupsi harus didukung dan dipercayakan sepenuhnya nanti pada pimpinan KPK yang baru demi kesejahteraan rakyat Indonesia.