22.58
Unknown
Mayoritas elit politik di negeri ini sekarang menjadi bahan pemberitaan yang hangat. Media massa ramai-ramai memberitakan berbagai isu-isu gesekan politik. Demokrat berselisih paham dengan partai-partai oposisi yang tergabung dalam setbag mengenai Parliamentary Treshold DPR, kemudian partai penguasa ini kembali di hajar dengan ulah Nazaruddin, bendahara umumnya yang tersangkut kasus suap wisma altet dan melarikan diri ke “luar negeri”.
Belum lenyap isu Nazaruddin yang akhirnya bernyanyi melalui video call di Metrotv dan menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, Demokrat kini di hajar lagi dengan pernyataan Marzuki Ali yang mengatakan “Bubarkan KPK, dan maafkan koruptor”. Selain itu, sekarang lagi hangat pula perbincangan mengenai calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang namanya sudah masuk k DPR untuk di pilih.
Kemudian, masih masalah KPK, untuk menanggapi nyanyian Nazaruddin, maka dibentuk juga komite Etik Independen yang bertugas menyelidiki keterlibatan individu-individu KPK dalam kasus-kasus korupsi. Badai datang silih berganti menghujam unjung tanduk pemberantas korupsi Indonesia ini. Namun, semua itu harus dilakukan untuk mencabut korupsi sampai ke akar-akarnya.
Pemilihan pimpinan KPK menjadi isu hangat mengingat Indonesia sudah mencapai titik nadir dalam tindak pidana korupsi. Korupsi di negeri ini menjamur di sana sini, mulai dari Elit sampai ketingakatan kades dan lurah. Sistemiknya korupsi di Indonesia membutuhkan satu kekuatan yang kokoh untuk mengikisnya. Solusi terbaiknya adalah melakukan perombakan KPK, baik dari individu maupun kinerjanya. Untuk itu Pimpinan-pimpinan KPK yang baru harus segera dipilih.
