mediaindonesia.com - Membongkar Mafia Pemilu Jumat

15 Juli 2011 00.00 WIB

Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR semakin mengarah pada sebuah nama, Andi Nurpati. Mantan komisioner KPU yang kini menjadi politikus Partai Demokrat itu terindikasi kuat sebagai aktor penting pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut rencana, hari ini Nurpati diperiksa Mabes Polri sebagai saksi untuk Masyhuri Hasan, juru panggil MK, yang sudah menjadi tersangka. Semua pihak yang bersaksi di depan panja memberatkan Nurpati sehingga panja memperkirakan Nurpati akan menjadi tersangka berikutnya.

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa panja ialah forum politik, bukan forum hukum yang berhak menetapkan seseorang menjadi tersangka. Meski demikian, kepolisian bisa menggunakan informasi di panja untuk menetapkan seseorang patut atau tidak patut dijadikan tersangka.

Publik, termasuk media, menaruh perhatian serius dan tanpa putus terhadap kasus ini. Tidak untuk menzalimi seorang Andi Nurpati. Juga tidak untuk mencari-cari kesalahan Partai Demokrat--tudingan yang sering dialamatkan kepada pers akhir-akhir ini--setelah kasus itu bersama kasus Nazaruddin disorot tiap hari.

Korupsi di negeri ini telah melampaui seluruh pagar kepatutan sehingga publik terbengong-bengong mendengar dan menyaksikannya. Tidak berlebihan bila mengatakan inilah negara mafia. Mafia merambat sampai ke badan-badan yang seharusnya menjaga harga diri bangsa.

Kalau lembaga KPU sudah mau memanipulasi keputusan sehingga bisa mengubah orang yang berhak mendapat kursi menjadi tidak berhak, itu kejahatan demokrasi yang luar biasa. Kalau seorang juru panggil MK ikut bermain di situ, itu juga kejahatan. Apalagi kalau hakim pun terlibat.

Kalau oknum KPU manipulatif, kalau oknum MK juga manipulatif, yang dipertaruhkan kredibilitasnya adalah legitimasi pemilu. Bagaimana mungkin sebuah pemilu legitimate kalau dihasilkan melalui proses yang manipulatif?

Di negara lain, pemilu yang manipulatif bisa menganulir pemerintahan. Sebuah partai yang terbukti membiayai diri dari hasil kejahatan korupsi bisa dibubarkan.

Kita tidak menghendaki itu, tetapi sebagai bukti kesadaran bahwa kejahatan pemilu merupakan kejahatan luar biasa, polisi harus menghukum semua yang terlibat dengan adil dan berani. Inilah saatnya kepolisian mengambil kredit bagi kredibilitasnya yang terus merosot.

Yang tidak kalah pentingnya, inilah juga saatnya DPR mengambil poin kepercayaan publik. Jangan sampai nasib Panja Mafia Pemilu sama dengan Panja Mafia Pajak yang masuk angin dan Pansus Century yang berakhir frustrasi.

Posted in: Editorial