seputar-indonesia.com - Butuh Sistem Kerja Birokrasi yang Kuat

Friday, 15 July 2011

Kita prihatin mendengar cerita yang muncul dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tingginya belanja anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil, yang mencapai Rp700 miliar, membuat anggaran untuk sejumlah dinas terpaksa dikurangi.

Dinas Pendidikan yang biasanya mencapai Rp12 miliar per tahun, saat ini menjadi Rp1,1 miliar; kemudian Dinas Pekerjaan Umum biasanya lebih dari Rp70 miliar, saat ini hanya Rp30 miliar. Bahkan untuk menutupi kebutuhan pembiayaan program pembangunan, beberapa aset pemerintah daerah dijual ke swasta.

Ironisnya, kisah seperti ini tidak saja terjadi di Tasikmalaya. Temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), 124 kabupaten/kota dari 526 kabupaten/kota se-Indonesia terancam bangkrut. Beberapa daerah itu menuju kebangkrutan karena belanja pegawai di atas 60%.

Sebanyak 16 daerah memiliki belanja pegawai di atas 70%. Jika ini terus-terusan terjadi, akibat buruknya tidak hanya kebangkrutan daerah. Lebih buruk lagi bagi warga masyarakat yang tidak merasakan imbas pembangunan.Bagaimana mungkin pemerintah daerah mampu membangun infrastruktur yang memenuhi kebutuhan warganya jika uang untuk itu tidak ada.

Bagaimana pula pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang bagus jika anggaran minim. Ancaman kebangkrutan daerah ini tidak lepas dari semangat otonomi yang berlebihan.Kondisi tersebut diperparah lagi dengan munculnya desakan warga yang menuntut pemekaran wilayah.

Pemekaran menyebabkan belanja daerah tinggi, sementara pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa ditingkatkan.Kemampuan dana alokasi umum (DAU) dari pusat juga masih rendah, sehingga hanya habis untuk belanja pegawai. Dalam situasi tersebut, masih banyak daerah baik daerah pemekaran maupun daerah induk,merekrut pegawai melebihi kebutuhan.

Sebagai solusi atas masalah tersebut, perlu efisiensi dengan menghitung secara proporsional jumlah pegawai sesuai kebutuhan daerah. Perlu pula dipikirkan pola sentralisasi perekrutan pegawai. Pola sentralisasi akan memudahkan dalam penyamarataan pegawai untuk mengisi formasi-formasi yang tidak ada di daerah lain.

Apalagi, selama ini komposisi pegawai sering kali tidak merata. Di satu daerah bisa terjadi kekurangan formasi tertentu, namun di daerah lain terjadi kelebihan tenaga. Penataan distribusi aparatur daerah yang tidak merata bisa dilakukan pemerintah pusat atau provinsi.

Pemerintah pusat juga bisa merevisi alokasi APBD yang dinilai terlalu besar untuk belanja aparat. Bagi solusi ini, kendalanya adalah aturan perundang-undangan yang masih menetapkan kepala daerah sebagai pembina pegawai daerah. Setidaknya, bila kewenangan ini ditarik ke provinsi, gubernur dapat memindahkan PNS antardaerah.

Distribusi PNS dan beban belanja pegawai bisa ditata. Solusi berikutnya yang paling penting adalah komitmen kepala daerah untuk membangun sistem kerja birokrasi yang kuat. Peranan kepemimpinan menjadi faktor yang sangat dominan dalam mendorong reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi membutuhkan kepala daerah yang memiliki visi ke depan. Tindakan-tindakan nyata yang bisa dilakukan adalah pelayanan publik yang bagus, berusaha menciptakan birokrasi yang tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.Cara ini bisa mendatangkan investasi yang berarti pemasukan bagi daerah.

Jangan pula lupa, belajar dari banyak negara lain komitmen reformasi birokrasi harus dimulai dari kepemimpinan nasional.Jika lemah dari sudut ini,jangan harap semua persoalan daerah mudah diatasi.●

Posted in: editorial media massa